SUMENEP – Dugaan korupsi dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Madura, terus menuai polemik. Program senilai Rp109 miliar untuk 5.490 unit rumah itu kini menjadi sorotan nasional. Selain pelaksanaannya yang dinilai amburadul, kasus ini juga menyeret nama-nama besar di lingkar kekuasaan.
Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, yang juga merupakan elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan anggota DPR dari daerah pemilihan Madura.
Program yang seharusnya menjadi solusi perumahan bagi masyarakat miskin ini justru diduga menjadi ladang praktik korupsi. Sejumlah laporan dari masyarakat menyebutkan adanya pemotongan bantuan hingga 40 persen, pekerjaan fiktif, serta keterlibatan oknum ASN dan tokoh politik lokal.
Di tengah sorotan tersebut, nama Said Abdullah mencuat. Ia diketahui ikut hadir dalam pertemuan tertutup dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maruarar Sirait, dan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, di Jakarta. Kehadirannya menimbulkan pertanyaan publik mengingat posisinya sebagai Ketua Banggar DPR RI—lembaga yang turut mengesahkan anggaran program tersebut.
“Saya datang karena ini menyangkut tanah kelahiran saya. Saya tidak ingin ada yang menyalahgunakan program pemerintah. Siapa pun yang terlibat, harus dihukum,” ujar Said Abdullah usai pertemuan tersebut.
Namun, pernyataan itu belum cukup meredakan kecurigaan publik. Koalisi masyarakat sipil di Madura bahkan telah melayangkan desakan terbuka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan dan mengusut keterlibatan pihak manapun tanpa pandang bulu.
“Kami mendesak KPK dan Kejaksaan untuk tidak tebang pilih. Jika ada keterlibatan Ketua Banggar atau tokoh politik besar, harus dibongkar! Jangan hanya pekerja kecil dan ASN yang dikorbankan,” tegas salah satu orator dalam aksi unjuk rasa di Sumenep, pekan lalu.
Hingga saat ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih melakukan penyelidikan mendalam dan telah memanggil sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaan teknis program BSPS. Sementara itu, Menteri PUPR menyatakan komitmennya untuk membuka seluruh data terkait program tersebut dan menyerahkannya kepada aparat penegak hukum.
Keterlibatan nama besar seperti Said Abdullah dalam pusaran dugaan korupsi ini menjadi ujian serius bagi komitmen antikorupsi di Indonesia. Di satu sisi, ia menyatakan dukungannya terhadap pengusutan tuntas kasus ini. Namun di sisi lain, publik menuntut langkah nyata—transparansi penuh, pemeriksaan independen, dan sikap legawa bila memang harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
