SUMENEP – Dugaan korupsi dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Sumenep, Madura, kini memasuki babak baru. Di tengah penanganan kasus oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sorotan publik mulai mengarah ke sumber utama: siapa saja anggota DPR RI yang menjadi aspirator program ini?
Aliansi Masyarakat Sumenep Peduli (AMSP) tidak tinggal diam. Mereka menegaskan akan segera mengirimkan surat resmi kepada Ketua DPR RI dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, guna mendesak keterbukaan data para pengusul program BSPS di Madura.
“Masalah ini harus dibuka secara terang. Kita hidup di era keterbukaan informasi. Tidak cukup hanya bicara soal pelaksana teknis, tapi juga harus berani mengungkap siapa politisi yang mengusulkan program ini ke Madura, khususnya Sumenep,” tegas Nurahmat, aktivis AMSP.
Tak hanya itu, AMSP juga akan melayangkan surat serupa kepada Kementerian PUPR dan Komisi V DPR RI, untuk mendorong kejelasan dan akuntabilitas penuh dari hulu hingga hilir pelaksanaan program BSPS.
Nurahmat menegaskan, masyarakat Madura berhak mengetahui siapa yang berada di balik pengusulan program tersebut. Transparansi bukan sekadar tuntutan moral, melainkan merupakan pilar utama keadilan.
“Kita tidak bisa hanya menyalahkan pelaksana di lapangan. Jika akar persoalannya adalah bancakan politik, maka harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai program rakyat malah jadi proyek politik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa program pemerintah yang semestinya menjadi solusi, justru bisa berubah menjadi alat kepentingan kelompok tertentu jika tanpa pengawasan yang serius dari masyarakat.
“Madura bukan ladang proyek gelap. Sudah saatnya rakyat Madura bersatu dan mengambil sikap. Kami ingin efek jera benar-benar terasa, bukan basa-basi,” tandasnya.
AMSP menilai bahwa momentum ini sangat krusial untuk menegaskan bahwa Madura bukan wilayah tak bertuan yang bisa dipermainkan oleh elite politik.
“Madura harus bangkit. Ini momentum emas untuk menunjukkan bahwa kita punya harga diri. Jangan biarkan Madura jadi daerah buangan kepentingan. Ini saatnya bersatu dan bersuara,” tutup Nurahmat.
