PemerintahanPeristiwaSumenep

Ancaman Banjir Berulang, Kades Kebonagung Kritik Lambannya Penanganan OPD

754
×

Ancaman Banjir Berulang, Kades Kebonagung Kritik Lambannya Penanganan OPD

Sebarkan artikel ini
92cb972b 0554 4740 b523 47688f27b4ad scaled
Genangan air dan longsor mengancam permukiman warga di bantaran sungai yang terus berulang tanpa penanganan nyata dari instansi terkait.

SUMENEP – Hujan deras yang mengguyur wilayah Desa Kebonagung selama tiga hari berturut-turut kembali menyebabkan genangan air dan mengancam permukiman warga di bantaran sungai, Selasa (13/5/2025). Kepala Desa Kebonagung, Bustanul Affa, yang akrab disapa Tanu, menyampaikan keprihatinan atas kondisi yang terus berulang tanpa penanganan nyata dari instansi terkait.

Dalam wawancara langsung, Tanu mengungkapkan bahwa sejak hari pertama hujan, pihak desa telah mengeluarkan peringatan dini melalui grup WhatsApp RT/RW untuk mengantisipasi potensi banjir dan longsor.

“Kami sudah memberikan informasi ke grup WA RT/RW sejak hujan hari pertama, supaya masyarakat bisa antisipasi. Tapi dari dulu sampai sekarang, masalahnya ya masih sama,” jelas Tanu.

Ia menambahkan, meski laporan rutin telah disampaikan melalui kanal resmi termasuk grup Siaga Bencana, respons yang diterima belum menjawab kebutuhan lapangan. Beberapa rumah di RT 02, RT 03, RT 10, dan RT 11 sempat terdampak longsor, namun hanya mendapat bantuan berupa terpal.

“Setiap tahun makin parah. Memang petugas dari dinas turun, tapi saya rasa itu hanya seremonial. Tidak ada langkah nyata untuk mencegah agar rumah warga di bantaran sungai yang jaraknya tinggal 6 meter dari aliran air tidak terus terancam,” katanya.

Tanu juga menyoroti lemahnya pengawasan dan kesiapsiagaan petugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lapangan. Ia membandingkan kinerja petugas saat ini dengan masa lalu, ketika pembersihan sampah di pintu air dilakukan lebih cepat dan responsif.

“Kalau dulu ada Pak Samsul, petugas pintu air itu selalu turun langsung kalau ada tumpukan sampah. Sekarang, jangan sampai petugas bergaya seperti kepala UPT! Harusnya mereka langsung bertindak kalau ada penyumbatan,” tegasnya.

Keterbatasan wewenang dan anggaran di tingkat desa, menurutnya, menjadi kendala utama. Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera turun tangan.

“Kami di desa ini bukan tidak mau bertindak, tapi tidak punya cukup kewenangan dan dana. Ini ranahnya provinsi. Tolong sampaikan ke Bu Khofifah, agar ini tidak terulang terus-menerus setiap tahun,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, kondisi genangan air masih stabil. Namun, ancaman banjir dan longsor tetap menjadi kekhawatiran serius bagi warga Desa Kebonagung jika tidak segera dilakukan upaya penanganan yang lebih konkret dan menyeluruh.

“Banner

Tinggalkan Balasan