Efisiensi Ketat Anggaran 2026: DPRD dan Pemkab Blitar Prioritaskan Pembangunan Fundamental

IMG 20251104 WA0015
Sinergi DPRD dan Pemkab Blitar: Tekan Belanja Tak Produktif, Perkuat Program Fundamental.

BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar mengambil langkah tegas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026. Menghadapi potensi penurunan pendapatan signifikan, kedua lembaga berkomitmen untuk memfokuskan alokasi anggaran pada program-program prioritas yang memiliki dampak nyata dan langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Blitar, Muhammad Rifai, menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi kunci utama di tengah tantangan fiskal.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki manfaat nyata bagi rakyat. Oleh karena itu, kegiatan seremonial yang tidak produktif akan dikurangi secara drastis,” ujarnya, Selasa (4/11).

  • Fokus Utama: Belanja Wajib & Belanja Modal (Minimal 40%)
  • Sektor Prioritas: Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Dasar.

Penurunan pendapatan daerah diproyeksikan mencapai 11,43 persen, atau lebih dari Rp 320 miliar. Rifai menjelaskan, hal ini disebabkan oleh berkurangnya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari pemerintah pusat.

“Kondisi ini tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga momentum untuk memperkuat efisiensi dan memperbaiki arah belanja daerah agar lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Meski ruang fiskal menyempit, DPRD mendesak agar alokasi untuk belanja wajib dan belanja modal tetap menjadi prioritas. Legislatif menekankan pentingnya menjaga persentase belanja modal minimal 40 persen dari total APBD, mengingat sektor ini menjadi tolok ukur dampak langsung pembangunan yang dirasakan oleh warga Blitar. Sektor-sektor fundamental seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar akan tetap menjadi fokus utama.

Pembahasan RAPBD 2026 ini juga diwarnai penekanan pada sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemkab Blitar. Kolaborasi yang solid diyakini menjadi penentu keberhasilan untuk menjaga arah pembangunan tetap sejalan dengan visi daerah.

“Jika seluruh pihak memiliki semangat yang sama untuk kepentingan rakyat, insyaallah APBD 2026 akan tetap memberi manfaat besar bagi masyarakat Blitar,” tutup Rifai.

×